Target yang terlalu optimistis tanpa dukungan perhitungan matang dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam pembiayaan belanja daerah. Ketika pendapatan tidak mencapai target, pemerintah berpotensi melakukan pemangkasan anggaran atau menunda program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Jangan Sampai Target PAD Hanya jadi Angka di Atas Kertas
Selain mempertanyakan dasar penetapan target, Fraksi NasDem juga menyoroti efektivitas evaluasi terhadap OPD yang bertanggung jawab mengelola dan memungut pendapatan daerah.
Fraksi mempertanyakan apakah target PAD selama ini benar-benar disusun berdasarkan basis data potensi wajib pajak dan retribusi yang valid atau sekadar menjadi angka penyeimbang agar postur APBD terlihat besar.
Jika target pendapatan terus meleset, pemerintah diminta menjelaskan bentuk evaluasi terhadap kinerja OPD pemungut pajak dan retribusi.
Menurut Fraksi NasDem, pemerintah harus berani melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah, bukan terus menaikkan target tanpa memastikan kemampuan pencapaiannya.
NasDem Dorong Digitalisasi dan Penindakan Tunggakan Pajak
Tidak hanya mengkritik target pendapatan, Fraksi NasDem juga mendorong Pemkot Kupang melakukan reformasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
