Kelapa Lima, KupangTIMES.ID – Pemerintah Kota Kupang kembali memasang target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp347 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Namun, target tersebut langsung mendapat sorotan Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang karena capaian PAD tahun 2026 hingga November baru mencapai Rp224 miliar.
Fraksi NasDem mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah dalam menetapkan target tersebut. Pasalnya, dengan realisasi sementara Rp224 miliar dari target Rp332 miliar pada 2026, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sorotan itu disampaikan Fraksi NasDem dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Jika dibandingkan dengan capaian sementara tahun berjalan, target PAD 2027 sebesar Rp347 miliar memiliki selisih sekitar Rp123 miliar. Sementara dibandingkan target 2026, pemerintah kembali menaikkan sasaran pendapatan sebesar Rp15 miliar.
Bagi Fraksi NasDem, kenaikan target tersebut harus disertai kajian potensi pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memperbesar angka dalam dokumen anggaran.
Fraksi NasDem menegaskan, penetapan target PAD harus didasarkan pada potensi riil daerah, kapasitas pemungutan, serta kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan pendapatan.
Target yang terlalu optimistis tanpa dukungan perhitungan matang dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam pembiayaan belanja daerah. Ketika pendapatan tidak mencapai target, pemerintah berpotensi melakukan pemangkasan anggaran atau menunda program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Jangan Sampai Target PAD Hanya jadi Angka di Atas Kertas
Selain mempertanyakan dasar penetapan target, Fraksi NasDem juga menyoroti efektivitas evaluasi terhadap OPD yang bertanggung jawab mengelola dan memungut pendapatan daerah.
Fraksi mempertanyakan apakah target PAD selama ini benar-benar disusun berdasarkan basis data potensi wajib pajak dan retribusi yang valid atau sekadar menjadi angka penyeimbang agar postur APBD terlihat besar.
Jika target pendapatan terus meleset, pemerintah diminta menjelaskan bentuk evaluasi terhadap kinerja OPD pemungut pajak dan retribusi.
Menurut Fraksi NasDem, pemerintah harus berani melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah, bukan terus menaikkan target tanpa memastikan kemampuan pencapaiannya.
NasDem Dorong Digitalisasi dan Penindakan Tunggakan Pajak
Tidak hanya mengkritik target pendapatan, Fraksi NasDem juga mendorong Pemkot Kupang melakukan reformasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Sejumlah langkah yang disoroti antara lain optimalisasi digitalisasi transaksi untuk menutup potensi kebocoran PAD, memperluas basis wajib pajak dan retribusi, serta mengambil tindakan tegas terhadap tunggakan pajak.
Penindakan secara khusus diminta terhadap wajib pajak yang memiliki nilai kewajiban besar.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar perhitungan serta indikator terukur yang digunakan dalam menetapkan target PAD Rp347 miliar pada 2027.
Pemerintah juga diminta memaparkan langkah konkret dan terobosan yang disiapkan agar target tersebut benar-benar dapat dicapai, bukan sekadar mengulang persoalan ketidaktercapaian pendapatan pada akhir tahun anggaran.
NasDem Temukan Ketidakkonsistenan Dokumen Anggaran
Selain persoalan target PAD, Fraksi NasDem turut menemukan adanya ketidakkonsistenan antara Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027, serta Pengantar Nota Keuangan Wali Kota.
Ketidaksesuaian tersebut juga diminta mendapat penjelasan dari pemerintah agar seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki keselarasan.
Fraksi NasDem menegaskan, jawaban pemerintah harus disampaikan secara objektif, terukur, transparan, dan berbasis data, bukan sekadar penjelasan normatif.
Bagi NasDem, kenaikan target PAD menjadi Rp347 miliar harus dibuktikan dengan strategi peningkatan pendapatan yang realistis, terukur, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Sebab, besarnya target pendapatan dalam APBD tidak akan berarti banyak apabila pemerintah tidak mampu membuktikan kemampuan merealisasikannya. (kt1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.










