Tak Boleh Ada Impunitas! DPP Perindo Desak Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diusut Tuntas

firda
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo, Firda Richset Riwu Kore
  • Bagikan

Jakarta, KupangTIMES.ID – Partai Perindo mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.

Partai Perindo meminta penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan tanpa intervensi pihak mana pun. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama selama proses hukum berlangsung.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo, Firda Richset Riwu Kore, Rabu (18/11/2026).

Firda menegaskan, status terlapor sebagai pejabat publik tidak boleh memengaruhi independensi dan objektivitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

“Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Kami meminta Polda NTT mengusut tuntas perkara ini secara objektif, profesional dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Firda.

Menurutnya, penyidik perlu mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan dugaan tawaran pekerjaan sebelum peristiwa yang dilaporkan terjadi.

Firda meminta seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui kejadian tersebut diperiksa agar fakta hukum dapat terungkap secara menyeluruh.

“Perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh,” katanya.

Baca Juga:
Kisah Cinta Berujung Laporan Polisi, Pria di Kupang Diduga Hina dan Aniaya Pacar

Partai Perindo Minta Korban Mendapat Perlindungan

Selain mendorong proses penyidikan, Firda menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Menurutnya, proses penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak korban.

Dia mengapresiasi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menemui korban bersama keluarganya serta mengupayakan pendampingan, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan.

Firda juga meminta koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat.

“Kami meminta agar proses perlindungan ini terus dikawal, termasuk memastikan korban mendapatkan jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan yang berpotensi memengaruhi proses hukum,” ujarnya.

Dia mengingatkan, keberanian korban untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual tidak boleh berujung pada tekanan maupun viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung.

Ingatkan Penerapan UU TPKS

Firda menegaskan, penanganan perkara tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama menyangkut hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Baca Juga:
Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Kupang: Keberagaman adalah Kekuatan, bukan Penghalang

Dia turut mengingatkan ketentuan Pasal 23 UU TPKS yang mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, apabila hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, aparat penegak hukum harus melanjutkan proses sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tekanan maupun upaya penyelesaian informal yang justru mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum,” tuturnya.

DPP Partai Perindo melalui Bidang Hukum dan Advokasi menyatakan akan terus mencermati perkembangan penanganan perkara tersebut.

Firda kembali menegaskan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan jabatan maupun kekuasaan pihak yang dilaporkan.

“Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang dilaporkan. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual,” pungkasnya. (*/kt1)

Baca Juga:
14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID

+ Gabung

  • Bagikan
Exit mobile version