Sejumlah langkah yang disoroti antara lain optimalisasi digitalisasi transaksi untuk menutup potensi kebocoran PAD, memperluas basis wajib pajak dan retribusi, serta mengambil tindakan tegas terhadap tunggakan pajak.
Penindakan secara khusus diminta terhadap wajib pajak yang memiliki nilai kewajiban besar.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar perhitungan serta indikator terukur yang digunakan dalam menetapkan target PAD Rp347 miliar pada 2027.
Pemerintah juga diminta memaparkan langkah konkret dan terobosan yang disiapkan agar target tersebut benar-benar dapat dicapai, bukan sekadar mengulang persoalan ketidaktercapaian pendapatan pada akhir tahun anggaran.
NasDem Temukan Ketidakkonsistenan Dokumen Anggaran
Selain persoalan target PAD, Fraksi NasDem turut menemukan adanya ketidakkonsistenan antara Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027, serta Pengantar Nota Keuangan Wali Kota.
Ketidaksesuaian tersebut juga diminta mendapat penjelasan dari pemerintah agar seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki keselarasan.
Fraksi NasDem menegaskan, jawaban pemerintah harus disampaikan secara objektif, terukur, transparan, dan berbasis data, bukan sekadar penjelasan normatif.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
