“Perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh,” katanya.
Partai Perindo Minta Korban Mendapat Perlindungan
Selain mendorong proses penyidikan, Firda menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Menurutnya, proses penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak korban.
Dia mengapresiasi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menemui korban bersama keluarganya serta mengupayakan pendampingan, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan.
Firda juga meminta koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat.
“Kami meminta agar proses perlindungan ini terus dikawal, termasuk memastikan korban mendapatkan jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan yang berpotensi memengaruhi proses hukum,” ujarnya.
Dia mengingatkan, keberanian korban untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual tidak boleh berujung pada tekanan maupun viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung.
Ingatkan Penerapan UU TPKS
Firda menegaskan, penanganan perkara tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama menyangkut hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.










