Dia turut mengingatkan ketentuan Pasal 23 UU TPKS yang mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Menurutnya, apabila hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, aparat penegak hukum harus melanjutkan proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tekanan maupun upaya penyelesaian informal yang justru mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum,” tuturnya.
DPP Partai Perindo melalui Bidang Hukum dan Advokasi menyatakan akan terus mencermati perkembangan penanganan perkara tersebut.
Firda kembali menegaskan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan jabatan maupun kekuasaan pihak yang dilaporkan.
“Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang dilaporkan. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual,” pungkasnya. (*/kt1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
