Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, BGN: Hanya Operasional Kantor Pusat yang Dikepras

JAKARTA — Kebijakan efisiensi fiskal yang diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat memicu tanda tanya publik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah memangkas pagu anggaran MBG sebesar Rp67 triliun yang bersumber dari dana cadangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Langkah efisiensi tersebut memotong total alokasi dana MBG tahun ini menjadi Rp268 triliun, dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Saat ini, realisasi anggaran yang sudah terserap baru menyentuh Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total kebutuhan.

Scroll kebawah untuk lihat konten

Mau usaha anda di lihat ribuan orang?  Klik Disini!!!

Merespons kebijakan pengetatan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, buka suara mengenai peta dampak pemangkasan anggaran MBG di internal lembaga mereka.

Pemangkasan Fokus pada Sektor Non-Penerima Manfaat

Nanik menegaskan bahwa masyarakat dan petugas lapangan tidak perlu khawatir. Kebijakan ikat pinggang ini dipastikan tidak akan menyentuh pos anggaran yang berkaitan langsung dengan porsi atau jumlah penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN memfokuskan efisiensi anggaran ini pada sektor pengadaan logistik dan fasilitas di tingkat birokrasi pusat.

“Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkaitan dengan jumlah penerima manfaat. Yang berkurang adalah operasional di kantor pusat dan pengadaan-pengadaan,” jelas Nanik, Minggu (24/5/2026).

Perjalanan Dinas dan Acara Hotel Ditiadakan

Lebih lanjut, Nanik merinci poin-poin pengeluaran internal kantor pusat yang resmi dipangkas demi menghemat anggaran negara. Langkah radikal diambil BGN guna memastikan fungsi pelayanan utama tetap berjalan optimal.

Beberapa pos anggaran operasional pusat yang dikepras habis antara lain:

• Perjalanan Dinas: Kunjungan kerja dan perjalanan dinas pegawai pusat dikurangi secara signifikan.
• Kegiatan Seremonial: Penyelenggaraan acara-acara rapat atau sosialisasi di hotel resmi ditiadakan.
• Pengadaan Fasilitas: Pembelian aset atau barang baru untuk kantor pusat disetop total.

“Pokoknya operasional (kantor pusat) hanya tinggal gaji karyawan saja,” sambung Nanik menegaskan ketatnya efisiensi internal yang sedang berjalan.

Operasional Dapur SPPG dan Biaya Bahan Baku Dijamin Aman

Meskipun Kemenkeu melakukan pemotongan anggaran dalam skala yang cukup besar, BGN memberikan garansi penuh bahwa dinamika di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku ujung tombak program tidak akan terganggu sama sekali.

Dampak pemangkasan anggaran MBG ini dipastikan tidak menyentuh komponen inti dapur komunal. Seluruh biaya operasional lokal SPPG tetap berjalan normal sesuai rencana awal, meliputi:

Anggaran Bahan Baku: Biaya untuk belanja logistik makanan, daging, sayur, dan pemenuhan gizi anak-anak tetap utuh.

Gaji Petanas: Hak upah atau gaji bagi pengawas gizi, juru masak, hingga tenaga distribusi di daerah tidak mengalami perubahan atau pemotongan.

Dengan strategi penghematan yang terfokus pada birokrasi pusat ini, BGN optimistis target penyaluran miliaran porsi Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap dapat tercapai dengan standar kualitas keamanan pangan yang tinggi.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.