Genjot PAD hingga 50 Persen, Pemkot Kupang Perkuat Pembiayaan Daerah demi Kesejahteraan Warga

Kelapa Lima, KupangTIMES.ID – Pemerintah Kota Kupang terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga memasuki semester pertama tahun 2026, realisasi PAD dari sektor pajak daerah telah mendekati 50 persen dari target tahunan, memberikan optimisme terhadap pencapaian target APBD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Semmy Mesakh, mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai sekitar Rp63 miliar atau 47,58 persen dari target APBD Tahun 2026 sebesar Rp133,9 miliar.

“Kita ada di angka Rp63 miliar sekian atau 47,58 persen. Kami targetkan sebelum akhir bulan ini sudah mencapai 50 persen,” ujar Semmy saat ditemui di area parkir DPRD Kota Kupang, Rabu (24/6/2026) malam.

Realisasi Pajak Daerah Lebih Baik dari Tahun Lalu

Semmy menjelaskan, capaian semester pertama tahun ini menunjukkan tren yang lebih positif dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Peningkatan terjadi pada sejumlah sumber pajak daerah, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, rumah makan, reklame, hingga jenis pajak daerah lainnya.

Menurutnya, selisih proyeksi penerimaan dibanding semester pertama tahun lalu mencapai lebih dari Rp2 miliar.

“Proyeksinya lebih baik dari tahun kemarin. Selisihnya ada lebih dari Rp2 miliar,” katanya.

Salah satu peningkatan paling signifikan berasal dari sektor pajak air tanah. Jika pada tahun 2025 realisasinya hanya sekitar Rp15 juta, maka hingga semester pertama 2026 telah mencapai sekitar Rp122 juta, mendekati target tahunan sebesar Rp200 juta.

Melihat perkembangan tersebut, Bapenda optimistis target PAD tahun 2026 sebesar Rp133,9 miliar dapat tercapai.

PAD Diperkuat untuk Dukung Pembangunan Daerah

Wali Kota Kupang, Chris Widodo, menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai potensi pendapatan terus dioptimalkan, termasuk mencari sumber-sumber pendapatan baru agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah masih belum sepenuhnya mandiri sehingga dukungan pemerintah pusat tetap menjadi kebutuhan penting.

Dana Transfer Pusat Masih jadi Penopang

Chris Widodo menyampaikan bahwa hingga saat ini sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Karena itu, selain meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Kupang tetap berharap adanya dukungan anggaran dan program pembangunan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Pak Mendagri saja mengatakan seluruh daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dari pusat,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkot Kupang memastikan upaya meningkatkan kemandirian fiskal akan terus dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.

“Yang pasti kami akan semaksimal mungkin mengoptimalkan PAD melalui sumber-sumber pendapatan baru. Tetapi kalau dikatakan tidak bergantung pada pemerintah pusat, itu sangat sulit,” tegas Chris.

Dengan tren peningkatan PAD yang terus membaik, Pemerintah Kota Kupang berharap ruang fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa mengurangi sinergi dengan pemerintah pusat. (kt1)