Kupang, KupangTimes.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menghadiri Rapat Paripurna ke-74 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 di Kantor DPRD Provinsi NTT, Senin (4/5/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025, penandatanganan berita acara, serta penyerahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Sidang dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, didampingi Wakil Ketua I Fernando Soares dan Wakil Ketua III Kristien Samiyati Pati, serta dihadiri 47 anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, dan tim pakar DPRD.
Dalam laporan Panja, DPRD menilai capaian pembangunan NTT tahun 2025 menunjukkan tren positif secara makro. Namun, dewan menegaskan bahwa capaian tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik.
“Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik,” tegas Juru Bicara Panja LKPJ, Astria B. Gaidaka.
Data menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT meningkat dari 69,14 menjadi 69,89. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Meski demikian, DPRD menilai akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan masih perlu diperluas dan ditingkatkan.
Selain itu, angka kemiskinan turun dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen. Kendati demikian, DPRD mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi keluarga harus terus diperkuat.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan ekonomi masyarakat,” lanjut Astria.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kenaikan Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi.
“Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok,” ujarnya.
Untuk meningkatkan dampak pembangunan, DPRD mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi serta percepatan penanganan stunting. Selain itu, hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
Pendekatan pembangunan berbasis data juga menjadi sorotan utama guna memastikan program pemerintah tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Program harus berbasis data yang akurat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD Emilia Nomleni kepada Wakil Gubernur Johni Asadoma.
DPRD berharap tindak lanjut rekomendasi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat NTT. (*/kt1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
